Demokrat Bungkam: Membisu di Tengah Eskalasi Trump Menuju Perang Iran
Ketika Presiden Donald Trump secara agresif meningkatkan pengerahan militer dan ancaman verbalnya terhadap Iran, sebuah pola yang mengkhawatirkan muncul kembali: kepemimpinan Partai Demokrat di Kongres memilih untuk berdiam diri secara mencolok. Sikap ini, yang oleh beberapa pengamat ditafsirkan sebagai dukungan de facto terhadap militerisme Trump, sekali lagi menyoroti absennya oposisi substantif dalam kebijakan luar negeri AS, terutama ketika menyangkut isu-isu krusial seperti perang, sanksi, dan agresi. Ini bukan kali pertama elite liberal tampak membiarkan pemerintahan Trump menjalankan agenda “pekerjaan kotor” mereka, sebuah pola yang telah terlihat dalam insiden-insiden sebelumnya di Venezuela dan Kuba, serta pemboman Iran tahun lalu.
Sejak Trump memulai penumpukan militer besar-besaran yang menargetkan Iran lebih dari seminggu yang lalu, reaksi dari para pemimpin Demokrat, yang seharusnya menjadi garda terdepan oposisi, sangat minim, bahkan nyaris tidak ada. Baik Senator Chuck Schumer, Pemimpin Minoritas Senat, maupun Perwakilan Hakeem Jeffries, Ketua Kaukus Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat, belum merilis satu pun siaran pers atau postingan media sosial yang membahas Iran atau ancaman serius yang dilontarkan Trump. Keheningan ini sangat mencolok, mengingat potensi konflik berskala besar dan konsekuensi kemanusiaan yang mungkin timbul.
Pola Dukungan Terselubung: Bukan Oposisi, Melainkan Pembiaran
Analisis lebih dalam mengungkapkan bahwa kebisuan ini bukanlah ketidakpedulian, melainkan bagian dari pola perilaku yang lebih besar dari elite Demokrat. Mereka kerap menunjukkan apa yang digambarkan sebagai “ketidakberdayaan yang dibuat-buat” atau kritik proses yang lemah. Kritisisme semacam ini, yang cenderung berfokus pada prosedur atau wewenang presiden tanpa menantang substansi kebijakan agresif itu sendiri, secara efektif menekan dorongan balik yang otentik dan justru memperkuat setiap premis di balik belikositas Trump. Dengan kata lain, alih-alih menjadi penyeimbang, mereka justru menjadi katalisator tidak langsung bagi kebijakan luar negeri yang agresif.
Pola ini bukanlah anomali yang terjadi secara tiba-tiba. Ingatlah serangan terselubung terhadap Venezuela pada awal Januari, kelanjutan sanksi yang menyebabkan “kelaparan yang sedang berlangsung” di Kuba, serta insiden pemboman Iran pada musim panas lalu. Dalam setiap kasus tersebut, kepemimpinan Demokrat gagal untuk secara tegas menentang tindakan Trump, seringkali hanya mengeluarkan pernyataan yang samar atau berfokus pada aspek prosedural ketimbang substansi agresi. Ini memperkuat gagasan bahwa, ketika menyangkut masalah pemboman, sanksi ekonomi yang merusak, genosida, dan perang agresi, Amerika Serikat secara fungsional beroperasi tanpa adanya partai oposisi yang berarti. Kedua belah pihak, pada titik tertentu, tampaknya berbagi konsensus dasar terhadap penggunaan kekuatan sebagai alat utama kebijakan luar negeri.
Implikasi Berbahaya dari Kebisuan Politik
Kurangnya oposisi yang kuat dari Partai Demokrat ini menimbulkan pertanyaan serius tentang mekanisme checks and balances dalam sistem politik AS. Dengan absennya suara-suara yang menentang secara vokal dan substantif, kebijakan luar negeri yang agresif dari pemerintahan Trump dapat berjalan mulus tanpa hambatan politik yang berarti. Hal ini menciptakan lingkungan di mana keputusan-keputusan yang berpotensi mematikan dapat diambil tanpa perdebatan publik yang sehat, pengawasan yang memadai, dan akuntabilitas yang transparan. Ini mengikis kepercayaan publik terhadap kemampuan sistem politik untuk mencegah konflik dan menjaga perdamaian internasional.
Implikasi dari kebisuan ini jauh melampaui batas-batas politik domestik. Ini tidak hanya membahayakan stabilitas regional dan global, terutama di Timur Tengah yang rapuh, tetapi juga mengirimkan pesan yang mengkhawatirkan kepada komunitas internasional: bahwa AS, terlepas dari retorika demokrasinya, dapat dengan mudah terlibat dalam tindakan militer tanpa konsensus politik yang luas atau tantangan domestik yang signifikan. Jika sebuah partai yang seharusnya menjadi oposisi gagal untuk secara konsisten menantang langkah-langkah yang mengarah pada perang, maka batas antara kebijakan luar negeri partai yang berkuasa dan oposisi menjadi kabur, mengikis gagasan tentang pilihan politik yang berbeda dan membatasi ruang bagi advokasi perdamaian.
Pada akhirnya, dengan Demokrat yang memilih untuk berdiam diri saat Trump membangun kekuatannya untuk menyerang Iran, jelas bahwa elite liberal terus membiarkan agenda militeristik berjalan tanpa tantangan berarti. Pola perilaku ini, di mana “ketidakberdayaan yang dibuat-buat” dan kritik proses yang lemah berfungsi sebagai izin diam-diam, memiliki konsekuensi global yang serius. Masyarakat internasional dan warga Amerika layak mendapatkan oposisi yang lebih tegas dan berani dalam menghadapi ancaman perang yang nyata. Keheningan ini bukan sekadar absennya pernyataan, melainkan sebuah bentuk dukungan pasif yang merusak prinsip-prinsip demokrasi dan perdamaian.